Setidaknya dalam waktu yang berdekatan, pembicaraan mengenai usulan tiga periode masih nyaring terdengar di telinga publik. Tidak main-main, teriakan nyaring itu kini datang dari mulut dua orang pimpinan lembaga negara yang sangat krusial dan potensial dalam urusan isu tersebut, MPR dan DPD.
La Nyalla Mattaliti, pengerusi Dewan Pimpinan Daerah ini dalam pidatonya pada kongres HIPMI menyebut bahwa memperpanjang masa jabatan Jokowi masih terbilang masuk akal, sebab selama dua tahun lebih kepemimpinan Jokowi pada periode kedua ini harus berhadapan dengan pandemi covid19 dan badai ini menghambat pembangunan Indonesia yang telah dicanangkan jauh-jauh hari.
Bahkan tidak sampai di situ, La Nyalla mengusulkan agar Jokowi mengeluarkan Dekrit Presiden berkaitan dengan usul penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan Presiden. Hal ini berkaca pada fakta sejarah negara di mana Soekarno dan Gusdur pernah melakukan hal yang kala negara dalam masa-masa yang darurat dan di perlukannya tindakan-tindakan out of the box seperti dikeluarkannya Dekrit Presiden tersebut.
Usul dan suara lantang La Nyalla ini sebenarnya agak "aneh" menurut saya, sebab sebelum ini, dia menjadi salah seorang yang sangat menolak usul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Bahkan dalam satu kesempatan, La Nyalla menyebutkan fakta Big Data tentang publik setuju usul tiga periode yang di ungkap LBP sebelum ini adalah data bohong serta meminta para elite untuk tidak membuat gaduh dengan usul-usul yang terkesan sangat potensial menyulut krisis politik di negara kita.
***
Dalam waktu yang kurang lebih berdekatan, usul mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden juga datang dari seorang pimpinan lembaga tertinggi negara, MPR.
Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet baru-baru ini menghebohkan publik setelah mengeluarkan statement agar pemilu tahun 2024 dan perpanjangan 3 periode di tinjau ulang dan dilakukan pengkajian untuk menemukan titik terang apa usul tersebut relevan ataupun tidak untuk dilakukan di masa sekarang.
Lagi-lagi saya kira ini sangat aneh, sebab sama seperti La Nyalla, Bamsoet sebelum ini juga masuk dalam daftar elite yang menolak usul tiga periode, bahkan meminta agar orang-orang yang mengusulkan hal tersebut tidak lagi mengucapkannya karena berpotensi membuat gaduh bangsa Indonesia.
***
Lalu, apa yang bisa kita maknai sejauh ini ;
1. Soal kemungkinan
Jika bicara kemungkinan, ada banyak sekali yang bisa kita uraikan dari berbagai realitas yang muncul. Kemungkinan pertama, bahwa usul tersebut sudah hampir mencapai klimaks. Maksudnya, jika pembicaraan tersebut sudah sampai pada forum lembaga tertinggi negara, ini bukan lagi bisa disebut "isu" melainkan "ide" yang tengah di godok dengan berbagai skenario upaya perwujudannya.
Kemungkinan kedua, sebagaimana yang disebutkan Faisal Assegaf bahwa yang dilakukan oleh La Nyalla dan Bamsoet adalah "pancingan". Maksudnya, keduanya paham bahwa opini masyarakat sejauh ini adalah tidak setuju dengan usul tersebut, sehingga di perlukannya pemantik perlawanan rakyat dan itu harus dilakukan dengan cara-cara cerdas seperti tindakan kedua pimpinan lembaga negara tersebut.
Ketika keduanya lantang bersuara soal usul penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden, maka akan muncul gelombang perlawanan rakyat, dan kesadaran akan perubahan dan pentingnya menjaga konstitusi muncul dalam pikiran kolektif rakyat Indonesia.
2. Soal fakta sejarah
Ketika La Nyalla membangkitkan konten tentang "fakta sejarah" soal Dekrit Presiden, setidaknya saya saran dia tidak berhenti pada fase awal "dikeluarkannya" dekrit tersebut. Tapi pada efek akhir yang muncul saat itu, dan saya kira ini yang harus di garis bawahi oleh Presiden Jokowi jika ide tentang pengeluaran dekrit ini benar-benar akan di-amini olehnya.
Soekarno mengeluarkan Dekrit pada 5 Juli 1959 yang pada intinya membubarkan badan Konstituante hasil pemilu 1955 asbab kegagalan badan ini dalam merumuskan Undang Undang dan pengembalian UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara.
Dekrit yang dikeluarkan Soekarno saat itu menjadi awal dari turbulensi politik yang tinggi dan ketidakstabilan negara saat itu, belum lagi tindakan tersebut menjadi titik balik hadirnya otoritarianisme dan mengundang perlawanan rakyat.
Dikeluarkannya dekrit tersebut juga mengawali kesepian dan kejatuhan Soekarno dalam senyap, termasuk kala ia ditinggalkan oleh kawan-kawan lamanya seperti Hatta dan Sjahrir yang tidak setuju dikeluarkannya dekrit tersebut.
Ini jugalah yang harus menjadi "allert" bagi Presiden Jokowi jika benar dia ke pikiran untuk mewujudkan dekrit ala Jokowi, sebab bisa jadi mereka yang hari ini lantang bersuara mendorong Jokowi justru ketika sudah diambang kejatuhan mereka-mereka inilah yang duluan meninggalkan Jokowi dalam kesepian dan kehancuran karir politik yang tekah di rintisnya dengan gemilang.
Kita juga tahu, bahwa Gusdur pernah pula terjebak dalam ide dekrit ini, dan berujung pada kegagalannya mempertahankan status quo sebagai seorang Presiden kala badan legislatif dan segenap unsur militer serta politik telah menolak dekrit nya dan berujung pada jatuhnya Gusdur kala itu.
Sebutlah misalnya Jokowi mendapat dukungan kalangan elit politik, militer, dan kehakiman soal dekrit nya nanti, tetapi dia tidak akan pernah bisa melawan "super power" rakyat seperti fakta sejarah kita kala memperjuangkan reformasi yang lalu.
Jokowi juga harus mempertimbangkan aspek bahwa bila benar-benar terjadi gelombang super power untuk menolak tiga periodenya terjadi, dia dan anak cucu nya harus menanggung beban sejarah kala tercatat gagal mempertahankan kisah kegemilangan karir politik nya selama ini, termasuk prestasi soal pembangunan yang telah dilakukannya. Tentu dia akan bernasib sama seperti Soeharto yang hari ini meskipun sukses melakukan pembangunan tapi dikenang sebagai diktator dalam sejarah kepemimpinan Indonesia.
3. Soal norma dan kurva
Saya itu selalu percaya bahwa Tuhan menciptakan apapun realitas di dunia ini secara "seimbang", termasuk manusia, dan sering saya gambarkan seperti ekuilibrum pasar dan penandaan kurva.
Sederhananya begini, misal Tuhan menciptakan manusia itu sebagai orang yang baik, maka jika kembali pada fitrah "antroposen" maka kita temui orang yang disebut baik itu tidak akan selamanya dan tidak akan selalu menjadi baik. Dia punya fitur reflektifitas dan kebaikannya hanya akan benar pada jaringannya.
Berapa banyak orang baik yang di jaringan lain justru tidak dianggap baik. Kebenaran akan selalu kembali pada jaringan sosial.
Soal Nabi Muhammad misalnya, sebutlah bagi kita orang-orang yang mempercayainya melabeli Rasulullah sebagai orang baik, tapi apakah akan selalu begitu ? justru kita pernah tahu bahwa dulu hadir segolongan orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai "Ingkar Sunnah", hanya mempercayai Al Quran saja.
Begitu pula dengan misalnya ketika Tuhan menciptakan orang jahat, bahwa tidak selamanya yang disebut orang jahat itu akan selalu dan benar-benar jahat. Kejahatannya hanya akan benar pada jaringannya.
Apa misalnya ? Iblis atau Setan. Berapa banyak manusia yang menyembah mereka menganggap bahwa semua yang didapat dari penyembahan tersebut adalah bukti dari "kebaikan" Iblis atau Setan.
Maka jika kita masuk dalam konteks ide perpanjangan presiden dengan alasan misalnya Jokowi berhasil melakukan pembangunan dan rakyat begitu senang dengan kepemimpinannya, yang harus kita tanyakan adalah rakyat pada jaringan mana yang mempercayai itu dan apakah ia akan selalu dilabeli begitu ?.
Bahkan Nabi saja Allah berikan batas waktu, di matikan sebagaimana manusia biasa, agar kita tidak taklid kepada Nabi-Nabi tersebut dan menganggap mereka sebagai manusia super, apatah lagi ini hanya seorang Presiden, manusia biasa lagi fana.
4. Soal krisis politik
Jika kita ini jauh melihat bagaimana ketidaktertiban konstitusi menghasilkan ketidakstabilan politik, sosial, ekonomi dan seterusnya. Mari belajar pada beberapa kasus ;
Malaysia, hampir dalam waktu 3-4 tahun harus berganti tiga perdana menteri sebab ketidakpatuhan para politisi di negara tersebut terhadap konstitusi dan ambisi yang begitu rakus terhadap kekuasaan.
Peru, kala Pedro Castello mengeluarkan dekrit dan akhirnya terjungkal karena ketidakstabilan politik yang dihasilkan dari tindakannya, dan alpa bahwa manusia itu reflektif.
atau jika belajar sejarah, kita akan bertemu nama Joseph Stalin, Mussolini, Kemal Ataturk, Saddam Husien, dan berbagai nama pemimpin diktator lainnya yang pada akhirnya harus terjungkal karena salah langkah dalam memahami realitas reflektifitas manusia yang lain, lepas dari perspektif antroposen dalam memahami dan membaca politik.
***
Maka, pada pak Presiden Jokowi beserta pembisiknya, berhati-hatilah, waspada dalam membuat langkah-langkah strategis, termasuk bila ambisi ingin tiga periode terpancang kuat ; saya sarankan berpikirlah dulu dua tiga kali, sebelum benar-benar merugi.
Komentar
Posting Komentar