Sebagai seorang peneliti yang cenderung menggunakan analisis antropologis, saya mencoba melakukan uji deduktif terhadap sebuah realitas yang sedang menjadi perhatian seluruh dunia saat ini, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam membaca fenomena ini, saya menggunakan paradigma Jaringan Sosial (Jarsos) sebagai sudut pandang utama.
Dalam bukunya Berpikir Jaringan, Rudy Agusyanto – seorang antropolog yang mengembangkan paradigma ini – menyebut bahwa berpikir jaringan berarti menempatkan semua realitas sebagai sesuatu yang penting dan bermakna pada jaringannya. Dengan itu, kita dituntut untuk tidak menegasikan realitas apa pun. Maka, dalam membaca konflik Rusia–Ukraina ini, saya berusaha menangkap makna dari tiap realitas yang muncul dan menghubungkannya dengan realitas lain. Cara pandang ini membuat tulisan saya meluas ke banyak arah, karena setiap titik memiliki keterhubungan.
Konflik Rusia–Ukraina dan Arah Pandangan Dunia
Keputusan Rusia untuk melakukan invasi ke Ukraina sejak Februari 2022 telah menimbulkan beragam opini dan perdebatan. Para pakar melihatnya dari sudut geopolitik, militer, ekonomi, dan keamanan regional. Namun, ada satu aspek penting yang jarang disentuh: hubungan konflik ini dengan politik iklim – sebuah agenda global yang kini menjadi orientasi utama negara-negara Barat, menggantikan politik terorisme yang sudah kehilangan momentumnya sejak berakhirnya invasi AS ke Afghanistan.
Untuk masuk ke isu ini, saya memulai dari konten Jerman. Dalam fase awal ketegangan, saat pasukan Rusia mulai ditempatkan di Belarus dan Krimea, berlangsung pertemuan intens antara Kanselir Jerman Olaf Scholz dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Konten yang muncul terkait pertemuan ini banyak berkisar pada Nord Stream Gas Pipelines dan jalur distribusi gas Rusia yang sebagian besar melewati Ukraina. Fakta ini menunjukkan bagaimana Rusia merupakan pemasok energi utama bagi Eropa, dengan Jerman dan Italia sebagai dua negara yang paling bergantung pada gas Rusia.
Gas, Nord Stream, dan Persimpangan Jerman
Dari konten yang beredar, muncul kesimpulan bahwa kekhawatiran utama negara-negara Eropa, khususnya Jerman, adalah pasokan energi. Nord Stream 1 (beroperasi sejak 2011) sudah menjadi sumber gas penting bagi Jerman. Sementara Nord Stream 2 yang rampung dibangun tahun 2021, belum sempat beroperasi karena sertifikasinya dibekukan oleh Jerman menyusul invasi Rusia ke Ukraina.
Sejak awal, proyek Nord Stream memang ditentang oleh AS dan sebagian Uni Eropa. Namun Jerman membela diri dengan alasan bahwa gas adalah “jembatan energi” untuk meninggalkan batu bara, sejalan dengan kampanye bebas emisi karbon. Batu bara adalah penyumbang emisi terbesar, sehingga gas dianggap pilihan transisi yang lebih ramah lingkungan, sambil menunggu kapasitas energi terbarukan siap menopang kebutuhan nasional.
Meski begitu, Jerman tetap berinvestasi besar pada energi terbarukan. Namun, berbeda dengan Norwegia yang hampir 100% listriknya berasal dari renewable (utamanya hydropower) sejak lama, Jerman masih membutuhkan gas untuk menutup gap energi. Dengan alasan ini, Jerman menolak tawaran AS untuk mengganti pasokan gas Rusia dengan LNG (Liquefied Natural Gas) asal Amerika, karena biaya logistik LNG lebih tinggi dan infrastruktur distribusinya lebih rumit dibanding jaringan pipa.
Ilustrasi sederhana: di Tangerang, rumah tangga sudah teraliri gas langsung dari pipa PGN, jauh lebih praktis dan murah dibanding tabung LPG yang juga berbasis LNG. Analogi ini memberi gambaran mengapa Jerman enggan beralih ke LNG impor AS. Sikap ini pula yang membuat Jerman terkena tekanan dan sanksi politik dari Amerika.
Kepentingan Energi, Politik Iklim, dan Perang Narasi
Ketika pasukan Rusia bergerak di Belarus dan Krimea, sikap Jerman dan Italia terlihat lebih gamang dibanding negara Eropa lain. Wajar, karena kedua negara ini memiliki ketergantungan energi pada Rusia. Jika pasokan gas terhenti, mereka menghadapi krisis energi yang serius.
Dari sini kita bisa membaca bahwa konflik Ukraina tidak hanya soal geopolitik militer, tetapi juga perang energi. Amerika mendorong penggunaan LNG sebagai bagian dari agenda energi bersih, sedangkan Rusia mempertahankan pipa gasnya.
Anthony Giddens dalam bukunya The Politics of Climate Change menulis: “Oil is the enemy of freedom – is it possible to make such an apparently absurd theorem stick? The blunt answer is yes, and the reasons why are well known. What Friedman calls the first law of petropolitics.”
Saya memaknai kutipan ini sebagai upaya konstruksi sosial: bahan bakar fosil (batu bara, minyak, gas) dikonstruksi sebagai musuh, sesuatu yang “haram” dalam politik global. Berbagai wacana publik – film, dokumenter, hingga kebijakan – memperkuat narasi ini. Misalnya film Cars (karakter Lightning McQueen versus mobil berbahan bakar bensin), Kiss the Ground, atau Cowspiracy. Semua memberi gambaran bagaimana kultur global perlahan menegasikan bahan bakar fosil.
Agenda ini terlembaga dalam European Green Deal, dengan target pengurangan transportasi berbahan bakar fosil, reformasi pertanian, hingga regulasi ketat terhadap emisi karbon. Data dari Our World in Data menunjukkan sektor energi menyumbang 73,2% emisi global, dengan transportasi sebagai salah satu penyumbang terbesar.
Rusia, Fossil Fuel, dan Ancaman terhadap Klub Iklim
Rusia adalah produsen gas terbesar kedua dan produsen minyak terbesar ketiga di dunia. Sekitar 40% penerimaan negara Rusia berasal dari ekspor bahan bakar fosil, dengan kontribusi 15–20% pada PDB. Bagi Rusia, agenda climate change Uni Eropa dan AS menjadi ancaman langsung terhadap basis ekonomi mereka.
Sementara negara-negara Barat percaya pada prediksi “tahun 2030, 2050, 2100” dengan skenario bencana iklim global, Rusia justru punya perspektif berbeda. Dengan mencairnya es Arktik, wilayah luas Siberia akan menjadi lebih layak huni, membuka akses pertanian dan jalur pelayaran baru. Dalam logika ini, Rusia justru bisa diuntungkan oleh pemanasan global.
Tak mengherankan jika Rusia lambat dalam ratifikasi Paris Agreement (baru 2019), dan sikapnya sering dianggap tidak serius dalam komitmen iklim. Rusia bahkan pernah memveto resolusi iklim di PBB. Dengan kata lain, Rusia tidak melihat climate change sebagai ancaman yang harus dihindari, melainkan peluang strategis.
Politik Iklim sebagai Bentuk Hegemoni Baru
Dari sini saya menarik hipotesis kerja bahwa konflik ini pada dasarnya adalah perang iklim. Negara-negara Barat (klub iklim) yang merasa terancam oleh kenaikan permukaan laut mendorong agenda iklim global sebagai strategi penyelamatan diri. Semua negara lain dipaksa masuk ke orbit ini, karena jika hanya Barat yang berhenti menggunakan fosil sementara negara lain masih, maka usaha mereka sia-sia.
Inilah yang saya sebut sebagai “penjajahan atas nama iklim”. Pada masa depan, bukan tidak mungkin aktivitas bertani, membajak sawah, atau memancing akan diatur ketat – bahkan bisa dikriminalisasi – jika dianggap melepaskan karbon. Pertanian, perikanan, transportasi, semua akan dikontrol lewat regulasi hijau. Negara-negara yang belum siap secara teknologi akan berada pada posisi subordinat.
NATO, China, dan Permainan Aliansi
Dalam aspek militer, Zelensky membuka kesempatan bagi orang asing untuk bergabung dalam “Legiun Internasional” Ukraina. Klaimnya, lebih dari 16.000 orang mendaftar. Meski angka ini bisa diperdebatkan, yang jelas keberadaan mereka memperlihatkan dukungan Barat dalam bentuk pasukan bayaran atau kontraktor militer, meski tanpa label resmi NATO.
Rusia tentu memahami ini. Mereka juga punya jejaring pasukan bayaran, termasuk melalui kontraktor militer swasta seperti Wagner, dengan sokongan finansial dari mitra di Timur Tengah. UEA dan Israel, meski dekat dengan AS, tidak terlalu keras menekan Rusia karena ada kepentingan strategis di Afrika dan Suriah.
China sendiri berada di posisi ambigu: secara ekonomi mereka mendukung Rusia (membeli energi murah saat Rusia terkena sanksi), tetapi secara jangka panjang mereka justru lebih dekat dengan agenda iklim karena mereka sangat rentan terhadap dampak pemanasan global. Hubungan Rusia–China lebih bersifat taktis, bukan aliansi sejati.
Penutup: Paradigma Jarsos dan Masa Depan
Jika kita rangkai seluruh realitas ini dengan paradigma Jarsos, maka konflik Rusia–Ukraina bukan sekadar perang militer atau geopolitik, melainkan bagian dari jaringan makna global: energi, iklim, hegemoni ekonomi, hingga kultur populer.
Jika Rusia menang, ia akan memperlambat agenda klub iklim, tapi agenda itu tetap akan bergerak karena bersifat reflektif. Jika Rusia kalah, ekonominya akan terpukul berat, tetapi iklim global tetap akan menjadi arena hegemoni baru.
Sebagaimana tesis Parag Khanna, mungkin pada akhirnya manusia harus mempertanyakan: apakah konflik demi batas-batas negara masih relevan, jika ancaman yang kita hadapi adalah ancaman planet bersama? Paradigma jaringan mengingatkan kita bahwa realitas selalu berubah, makna selalu bergerak, dan setiap kepingan – entah itu energi, iklim, geopolitik, atau bahkan film animasi – punya peran penting dalam merangkai cerita besar ini.
Maka, sebagaimana refleksi akhir, saya berkesimpulan bahwa konflik Rusia–Ukraina adalah bagian dari perang iklim: pertarungan antara mereka yang ingin mencegah tenggelam, dengan mereka yang mungkin diuntungkan jika es mencair. Namun cerita ini tidak berhenti di sini, sebab realitas bersifat reflektif dan akan terus melahirkan makna baru.
Komentar
Posting Komentar