Perubahan lanskap politik dunia yang begitu cepat juga harus dipahami oleh para pegiat politik di Indonesia. Terlebih, kita juga jumpai fenomena perubahan iklim politik yang cenderung drastis di negeri ini.
Politik identitas yang sering dibawa oleh kelompok politik sayap kanan kini mulai tergerus oleh gelombang paradigma baru dalam memahami politik. Misalnya kita lihat bagaimana PJD di Maroko, FJP di Mesir, PAS di Malaysia, El Nahda di Tunisia dan beberapa contoh kelompok sayap kanan di berbagai belahan dunia yang kini harus survive lebih jauh dalam menarik minat publik.
Dunia yang bergerak begitu cepat tanpa sekat dan batas hari ini, memungkinkan shifting paradigma publik juga makin menarik. Mereka yang tidak mampu membaca “konten” pada jaringan-jaringan konstituennya akan tergerus gelombang ini. Misalnya kita tahu kasus PJD yang justru ditinggalkan pemilihnya karena ketidakmampuan mereka membaca konten Palestina.
Justru kita lihat bagaimana publik mulai tertarik dengan gelombang politik baru yang membawa konten-konten perubahan. Meskipun konten ini hanya benar bagi jaringannya masing-masing, kemampuan para pegiat politik ini patut diacungi jempol.
Misalnya kita lihat bagaimana Partai Hijau di Jerman berhasil membaca konten perubahan iklim yang bisa di-compose untuk menarik suara publik. Masyarakat barat hari ini yang kebanyakan terikat dengan konten tersebut akhirnya merasa mendapat jawaban atas keresahannya, atas apa yang dibutuhkannya.
Atau kita berkaca pada Partai Buruhnya Jonas Gahr Store yang berhasil mendongkel koalisi Konservatif di Norwegia. Kampanye yang dipakainya juga seputar transisi gradual dari industri minyak ke energi terbarukan demi masa depan lingkungan.
Namun begitu, notice juga bahwa entah mereka sayap kiri atau kanan, yang paling menentukan adalah siapa yang mampu terkoneksi dengan publik, kemudian mampu menangkap konten yang mereka butuhkan.
Elektabilitas hari ini ditopang oleh kemampuan para pegiat politik itu membaca makna dari setiap jaringan yang mereka temui. Sayangnya di negeri ini hanya sedikit yang mampu melakukan hal tersebut lantaran mereka cenderung percaya bahwa konten uang bisa menyelesaikan semuanya.
Padahal di lapangan, kita temui bagaimana uang juga tidak laku pada beberapa kondisi karena “konten” yang ada bukan itu.
Politik identitas juga tidak selalu akan mampu menarik gelombang elektabilitas. Kita jumpai bagaimana misalnya pengaruh 212 pada PKS tidak terlalu signifikan karena hanya mampu mendongkrak 50 kursi di DPR, juga tidak berhasil membuat Prabowo menang sebagai Presiden. Mereka pikir dengan jaringan “212” saja sudah cukup, padahal yang akan mereka sasar adalah rakyat, dan Jokowi mampu membaca makna itu.
Belum lama ini kita juga lihat fenomena melemahnya istilah “fanatis Islam” yang sering digagas pada pemilu lalu. Partai sayap kanan bermunculan tidak habis-habis, misalnya Ummat, Masyumi, dan PDRI yang berebut jaringan yang sama, tinggal apa kabar PKS?
Jika mereka mampu membaca konten yang ada pada setiap jaringan rakyat Indonesia dan diaktivasi sesuai tempatnya, nasibnya akan sama dengan Partai Hijau di Jerman, Barisan Nasional di Malaysia, AP di Norwegia, atau ya nggak usah jauh-jauh, jadi kaya PDIP misalnya.
Tapi jika tidak mampu terkoneksi dengan konten yang ada pada rakyat Indonesia, ya wassalam, tutup buku sudah seperti PJD di Maroko, FJP di Mesir, partainya Merkel di Jerman, Pakatan Harapan yang hanya 22 bulan berkuasa di Malaysia, dan lain sebagainya.
Connected is must, content is most, begitu prinsipnya.
Komentar
Posting Komentar