Dilema Parpol

Setidaknya saya mencatat hampir semua parpol yang mengisi parlemen kita hari ini sedang menghadapi dilema yang luar biasa dalam menghadapi kontestasi tahun 2024 mendatang, terutama untuk urusan Pemilihan Presiden yang harus segera disiapkan paling lambat sebelum September 2023.

1. PDIP. Megawati sebagai Ketum yang diberikan hak preogratif untuk menentukan “capres” menghadapi setidaknya dua pilihan besar hari ini, dan tentu saja setiap pilihan itu punya efek bagi partai berkaitan dengan “election” pada Pileg dan tentu pada yang dipilih untuk ikut Pilpres. Memastikan trah Soekarno untuk tetap menjadi nahkoda partai adalah tugas besar dari Mega sebab ini menjadi “legitimasi” baginya untuk tetap bisa mengontrol tubuh partai ini meskipun tidak menjadi Ketua Umum dan “legacy” sebagai seorang ibu untuk memastikan anaknya mewarisi harta politik yang telah dibangunnya selama ini.

Ganjar yang hari ini hadir dan kebanyakan didorong oleh jaringan pemilih Jokowi ini juga menjadi pertimbangannya, lagi-lagi soal masa depan partai yang telah berjaya memenangkan pemilu selama kurun 10 tahun ini. Tentu dia tidak mau bernasib sama seperti Demokrat yang gagal mempertahankan kekuasaan politiknya, tapi seperti sebelumnya, dia juga harus berhadapan dengan konsekuensi akan lahir banyak kepentingan diluar dirinya jika Ketum PDIP nantinya bukan dari Trah Soekarno. 

Meski begitu, ada banyak cara untuk mengatasi dilema Megawati ini. Misalnya dengan mendongrak elektabilitas PM naik menjadi setidaknya dua digit seperti GP, serta mengelola jaringan GP agar tetap terakomodir dalam urusan ini. Tapi lagi-lagi ini bukan pekerjaan mudah jika melihat konstruksi angka-angka survey terhadap PM hari ini. Perlu cara baru ”lan mumpuni” untuk pekerjaan besar itu.

2. Nasdem. Dengan mendeklarasikan AB sebagai Presiden adalah langkah SP untuk menghilangkan dilema pada dirinya selama beberapa waktu ini, terutama pasca dihadapkan pada tiga pilihan Capres hasil Rakernas Nasdem yang lalu, ini terlepas dari bacaan bahwa ada kepentingan-kepentingan yang mendesak Nasdem untuk deklarasi tersebut.

Sebelum deklarasi, SP berhadapan pada tiga pilihan yang sama-sama berat, disana ada nama AB, GP dan AP. 

Jika dia memilih AB, tentu harus berhadapan pada realitas sebagian kader dan basis pemilihnya yang kontra terhadap AB selama ini, apalagi basis inilah yang membuat Nasdem berjaya masuk ke partai papan tengah dalam kurun dua pemilu. Tentu salah satunya didongkrak oleh content “Jokowi”.

Nah, bicara soal Jokowi juga beda lagi, SP harus berhadapan dengan konsekuensi pada kepentingan Jokowi dkk hari ini yang ingin memastikan “next presiden” bisa dikendalikan oleh dirinya, sebab itu diperlukan untuk kepentingan “legacy” yang ditinggalkan Jokowi nantinya. Tentu dia tidak ingin seperti SBY yang justru kehilangan legitimasi terhadap bangunan politik selama 10 tahun kekuasaannya.

Jika SP memilih GP untuk dideklarasikan, dia harus berhadapan pada realitas GP sebagai kader PDIP, ini artinya harus berhadapan dengan purpose Megawati yang belum juga mendeklarasikan GP. Tentu Nasdem tak ingin bernasib sama seperti PSI yang duluan mendeklarasikan GP sebagai capres tapi ujungnya disentil oleh PDIP bahkan di-emohkan oleh GP sendiri. Ini berbeda situasinya pada pemilu 2014 atau 2019 lalu, dimana Jokowi tampil sebagai satu-satunya kandidat dari PDIP, sehingga Nasdem leluasa untuk mendeklarasikannya.

Pilihan terhadap AP cukup rasional, terlebih kekuatan militer dan intelijen yang berada dibelakangnya. Tapi pilihan ini akan berhadapan pada urusan elektabilitas AP yang belum menempati posisi bagus, meskipun saya melihat orang ini bisa jadi akan menjadi “black horse” pada kontestasi 2024 mendatang.

3. KIB. Kalau kita bicara KIB, Golkar akan keluar sebagai pembahasan besar untuk dibaca, sebab posisinya sebagai “kekuatan besar” nomer dua setelah PDI Perjuangan, juga tiket ”premium” yang dimilikinya setelah menyatakan berkoalisi dengan PAN dan PPP.

Menarik menyimak beberapa pernyataan Airlangga Hartarto pada gawaian HUT Golkar beberapa waktu lalu, yang menyebut KIB bersepakat akan mencalonkan “kader partai” untuk mengikuti pemilihan presiden mendatang. Apa yang bisa dibaca pada pernyataan ini ? 

Pertama, AH maju sebagai capres dari KIB, ini berdasarkan tradisi lama di Golkar dimana Ketum memiliki “hak preogratif” untuk maju dalam pemilihan presiden. Jika skenarionya begini, KIB harus berhadapan pada angka survey AH yang meniru PM, angka papan bawah tepatnya.

Kedua, ada tokoh dengan elektabilitas besar yang ditarik untuk menjadi “kader kita”. Sejauh ini, pilihan tersebut menjurus pada dua nama, GP dan RK. Jika memilih GP, ini dilema bagi KIB sebab berhadapan pada purpose Megawati, serta terlalu berat pilihan ini bagi GP sendiri, meskipun pasca bertemunya AH dan PM di Monas muncul content bergabungnya KIB dengan PDIP untuk maju pilpres, menjadi pertanyaan lagi, apa iya GP yang akan dipilih Megawati ?. 

Paling rasional dan mungkin ter-update adalah RK, terakhir disebut-sebut akan bergabung dengan Golkar, bisa jadi inilah pion KIB untuk menjawab dilema itu.

4. Demokrat-PKS. Dua parpol yang suara nya terus strugling dari papan menengah bawah ke papan menengah atas ini juga menghadapi dilema yang kurang lebih sama. Meskipun sukses mengelola content “oposan pemerintah” dan menaikkan elektabilitas parpol, dua partai ini harus berhadapan pada dilema dalam pilpres.

Sejauh ini, mereka melakukan komunikasi dengan Nasdem yang telah lebih dulu mendeklarasikan AB sebagai Capres. Meski terlihat rencana ini masih prematur karena ada saling sikut diantara keduanya untuk urusan “cawapres”. 

Demokrat sejauh ini punya nama AHY. Masih muda, tampan, dan cukup populer disebut-sebut sebagai “SBY reborn”. Tapi banyak sekali batu hambatan jika AHY yang dipilih. Mulai dari ”track record” nya dalam urusan pemerintahan yang masih terlalu dini, bahkan dalam Pilgub saja kalah apalagi harus masuk dalam kontestasi Pilpres. Tapi bukan tidak mungkin inilah pilihan paling rasional jika ”koalisi prematur” ini memilih cawapres dari kalangan parpol koalisi.

Bicara soal PKS, nama yang disebut-sebut sejauh ini adalah Ahmad Heryawan atau Aher. Meskipun oleh salah seorang guru saya disebut sebagai ”gimmick” politik saja, tapi nama Aher rasional jika dilihat dalam tiga kriteria cawapres ala AB. Pengalaman dalam pemerintahan setidaknya punya catatan bagus sebagai Gubernur Jawa Barat selama dua periode dan ini menjadi antitesisa terhadap AHY yang tidak punya track record dalam mengelola pemerintahan, tapi ganjalannya adalah pada elektabilitas Aher secara nasional sendiri, terakhir dalam Pilgub Jabar saja pasangan yang dipromosikan olehnya dan disebut sebagai kelanjutan pemerintahan Aher saja kalah, apalagi harus maju dalam Pilpres. 

5. Gerindra-PKB. Kedua partai ini telah jauh-jauh hari juga menyatakan berkoalisi. Modal secara elektabilitas baik partai maupun nama Capres mereka punya, tetapi dilema pada kandidat yang diusung menjadi masalahnya.

Prabowo menduduki papan atas dalam survey, bahkan angkanya juga selalu dua digit. Namun masalahnya adalah jika harus berhadapan pada nama-nama yang juga punya standar elektabilitas besar akan sangat sulit bagi Prabowo untuk terpilih. Maka pekerjaan besar baginya adalah memilih komposisi cawapres, tapi itupun masih 50/50 dan belum pasti.

PKB mengusung nama Cak Imin, dan seperti yang kita tahu partai ini punya power yang besar terutama dari basis Nadhliyyin dan masyarakat tradisional Jawa. Ada content ”Jawa is key” yang muncul, maka mengakomodir PKB adalah penting. Meski begitu masalah di Cak Imin juga persis seperti PM dan AH, mereka rajin nempel spanduknya dijalanan se-Indonesia atau rajin ngadain konser dan nyambangi Pesantren, tetap saja elektabilitasnya masih diurutan papan bawah.

Belum lagi isu Nahdlatul Ulama yang kini disebut-sebut dikuasai oleh jaringan Trah Gusdur dan Cak Imin adalah salah satu ”musuh utamanya” karena dianggap mengkudeta PKB Gusdur dimasa itu. Ini ancaman berbahaya bagi PKB dan Cak Imin sendiri, sebab akan mempengaruhi “elektabilitas” PKB yang dianggap grassroot nya dari kalangan Nahdliyyin dan itu berimbas pada daya tawar Cak Imin untuk maju sebagai kandidat baik itu capres ataupun cawapres.

* * * * *

Terlepas dari semua dilema itu, adalah penting bagi kita sebagai pengamat dan penikmat untuk mencatat beberapa hal juga. Dan mungkin ini bisa menjadi masukan bagi semua parpol yang tengah mengalami dilema itu.

Pertama, reality is constructed socialy. Ini penting untuk diketahui sebab segala hal adalah hasil konstruksi, termasuk lima poin diatas. Maka apasaja bisa dikonstruksi tergantung apa purpose yang ingin dicapai.

Maka, kepada para partai tersebut, saya ingin sampaikan, bahwa apapun dilema yang dihadapi selalu bisa dikelola jika tau cara mengelolanya. Ada banyak cara baru agar apapun pilihan yang diambil bisa digunakan untuk mencapai purpose kita, selama basis analisanya presisi.

Kedua, Connected is must but content is most. Sebagaimanya yang sering disampaikan seorang coach bahwa bahwa segala hal yang kita kontruksi harus dengan ”content” yang signifikan supaya purpose yang diinginkan bisa tercapai. Misal ketika pilihan jatuh pada si A meskipun dilemanya ada pada elektabilitas, itu bisa dikelola melalui konstruksi dengan content yang didapat dari “data sebenarnya” yang ada pada jaringan-jaringan sosial.

Ketiga, Segala hal itu sifatnya “never ending meanings”, kuncinya adalah pada “reflektifitas manusia”. Sering saya diskusikan dengan Prof Johan Neesken bahwa apapun realitasnya dia akan selalu never ending meanings, termasuk Politik. Seorang Antropolog kenamaan, (alm) Rudy Agusyanto sering menyebut bahwa segala hal berubah, matahari hari ini akan berbeda dengan matahari esok hari, air pada sungai hari ini akan berbeda dengan air pada sungai esok hari, kesamaan darah tidak selalu membuat seorang ayah tidak bisa membunuh anaknya, seorang Pangeran tidak bisa membunuh rajanya. Termasuk jika Megawati harus mengorbankan anaknya demi kemenangan partainya.

Tapi dalam setiap perubahan ini, sunnatullahnya manusia adalah dia akan selalu memiliki reflektfitas untuk mencapai purpose dirinya. Reflektifitas itu salah satunya didorong oleh kenyataan bahwa semua realitas itu bisa dikonstruksi berdasarkan apa yang kita mau.

Dalam setiap dilema parpol itu, pasti ada reflektifitasnya, dengan mendeklarasikan AB itu bukti reflektifitas SP terhadap dilemanya, jika berhadapan pada trouble lain ya nanti dia akan reflektif lagi begi seterusnya, sampai purposenya tercapai. Kuncinya, jika purposenya menang adalah bagaimana mengkonstruksi content yang tepat untuk urusan tersebut.

Tapi, jika AB menang misalnya, apa PDIP,Gerindra,dkk tidak akan reflektif ? ya akan reflektif hingga begitu seterusnya.