Mungkin jamak lagi populer di tengah-tengah kita, salah satu scene dalam film Pemberontakan G30S/PKI produksi rezim orba ketika DN Aidit dan jajaran Exco Partai Komunis Indonesia mengadakan rapat final persiapan pemberontakan terhadap jajaran Dewan Jenderal ABRI yang di anggap sebagai musuh dan duri dalam daging terhadap perkembangan Partai Komunis Indonesia dalam menguasai kepemimpinan politik saat itu.
Dalam rapat tersebut, Nyoto bertanya pada Aidit, apakah aksi yang dilakukan akan berhasil atau sukses apabila hanya dilakukan di Pulau Jawa saja ?.
Lantas atas pertanyaan tersebut, Aidit menjawab dan jawaban ini yang menjadi kaidah populer sampai hari ini ; "Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa, siapa bisa menguasai Jawa itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang secara praktis telah menguasai pulau di luar Jawa, namun mereka gagal karena tidak menarik Jawa. Jadi Jawa, adalah Kunci!"
Benarkah kaidah yang disebutkan Aidit ini ? yang sampai hari ini selalu muncul sebagai konten terutama menjelang pemilihan umum. Orang-orang akan di sibukkan dengan pembicaraan mengenai bagaimana strategi menguasai Jawa atau topik mengenai identitas capres yang berkutat pada isu jawa-non jawa.
Sebelum menjawab dan melakukan sedikit pemaknaan terhadap kaidah itu, mari melihat data survei terbaru yang di rilis oleh lembaga survey Poltracking Indonesia pada 16 Desember lalu ;
Poltracking Indonesia menyelenggarakan 5 survei provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, & Jawa Timur) pada 26 November – 2 Desember 2022 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling. Jumlah sampel pada setiap/masing-masing provinsi adalah 1000 responden (DKI Jakarta 1000 responden, Banten 1000 responden, Jawa Barat 1000 responden, Jawa Tengah 1000 responden, & Jawa Timur 1000 responden) dengan margin of error +/- 3.1% pada setiap provinsi dan tingkat kepercayaan 95%.
Klaster survei ini menjangkau seluruh kabupaten/kota pada setiap provinsi secara proporsional berdasarkan data jumlah populasi pemilih terakhir, sedangkan stratifikasi survei ini adalah proporsi jenis kelamin pemilih. Metode sampling ini meningkatkan representasi seluruh populasi pemilih secara lebih akurat. Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terhadap responden yang telah terpilih secara acak. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.
Salah satu sampel pertanyaan yang diajukan adalah mengenai elektabilitas 18 partai politik yang telah di nyatakan lolos verifikasi administrasi KPU. 10 partai politik muncul dalam pilihan teratas para sampel survey, sedangkan 8 lainnya duduk di bangku urutan bawah dan tidak beranjak dari angka nola koma sekian persen.
Di DKI Jakarta, elektabilitas PDI Perjuangan (20.1%), Partai NasDem (14.3%), PKS (12.4%), Partai Gerindra (9.3%), Partai Demokrat (9.0%), PAN (5.9%), Partai Golkar (5.2%), PPP (2.6%), PKB (2.4%), dan Partai Buruh (1.0%). Sementara di Banten, elektabilitas Partai Gerindra (17.6%), Partai NasDem (13.8%), Partai Golkar (13.3%), PDI Perjuangan (12.6%), Partai Demokrat (12.2%), PKS (8.2%), PAN (4.9%), PPP (3.5%), PKB (3.4%), dan Perindo (1.9%).
Di Jawa Barat, elektabilitas PDI Perjuangan (15.2%), Partai Golkar (14.2%), Partai Gerindra (12.9%), Partai NasDem (7.5%), PKB (6.9%), PKS (6.7%), Partai Demokrat (6.3%), PPP (4.8%), PAN (4.7%) dan Partai Buruh (2.2%). Sementara di Jawa Tengah, elektabilitas PDI Perjuangan (43.1%), PKB (13.3%), Partai Golkar (7.0%), Partai Gerindra (5.7%), PPP (4.6%), Partai Demokrat (3.1%), PKS (2.8%), Partai NasDem (2.4%), PAN (2.4%), dan Perindo (1.4%).
Terakhir, di Jawa Timur, elektabilitas PKB (21.6%), PDI Perjuangan (20.2%), Partai Gerindra (8.1%), Partai Golkar (7.6%), Partai NasDem (6.9%), Partai Demokrat (6.1%), PAN (4.9%), PPP (2.1%), Perindo (1.6%), dan PKS (1.3%).
Temuan data di atas, memberikan gambaran peta kekuatan elektoral pada masingmasing provinsi. Di DKI Jakarta, elektabilitas partai politik terkuat dengan angka 2 digit adalah PDI Perjuangan (20.1%), Partai NasDem (14.3%), dan PKS (12.4%). Sementara di Banten elektabilitas partai politik terkuat dengan angka 2 digit adalah Partai Gerindra (17.6%), Partai NasDem (13.8%), Partai Golkar (13.3%), PDI Perjuangan (12.6%), dan Partai Demokrat (12.2%).
Di Jawa Barat, partai politik terkuat dengan angka elektabilitas 2 digit adalah PDI
Perjuangan (15.2%), Partai Golkar (14.2%), dan Gerindra (12.9%). Sedangkan di Jawa
Tengah, partai politik terkuat dengan angka elektabilitas 2 digit adalah PDI Perjuangan
(43.1%) dan PKB (13.3%). Terakhir, di Jawa Timur, partai politik terkuat dengan angka
elektabilitas 2 digit adalah PKB (21.6%) dan PDI Perjuangan (20.2%).
***
Apa yang bisa kita maknai mengenai kaidah Jawa adalah kunci sebagaimana ungkapan Aidit tersebut ?
1. Kita termasuk saya dalam tulisan ini, tidak bermaksud menegasikan sesuatu, termasuk soal potensi Jawa sebagai lumbung kemenangan politik, baik bagi paslon capres cawapres ataupun partai politik.
Bila melihat data-data berkaitan dengan potensi Jawa, sejauh ini 58% dari jumlah total pemilih berasal dari pulau Jawa atau sekitar 108 juta populasi penduduk mendiami daratan yang memanjang dari Jakarta hingga ke Jawa Timur ini.
Sebagai pusat metropolis Indonesia, 5 provinsi di Jawa juga menduduki posisi sebagai daerah dengan alokasi APBD terbesar dari 38 Provinsi se-Indonesia, belum lagi di tambah dengan PAD dari BUMD dan proyek-proyek lainnya yang bisa di bilang terbesar di antara provinsi-provinsi yang lain.
Maka, menegasikan Jawa sebagai kunci, juga kesalahan besar orang-orang, dalam hal ini para politisi yang akan berlaga pada pemilu 2024 mendatang.
2. Namun penting juga mencatat bahwa terjebak pada kaidah Jawa adalah kunci juga kesalahan besar yang banyak dilakukan oleh politisi selama ini. Sebagian besar dari mereka hanya berkutat dengan strategi menguasai lumbung-lumbung suara di setiap jengkal daratan Jawa kemudian menegasikan pentingnya mengkonsolidasi wilayah di luar pulau Jawa.
Kenapa menjadi kesalahan ? karena menegasikan kerja pihak lain yang juga bekerja untuk menguasai Jawa, dan pihak lain yang bekerja menguasai wilayah di luar pulau Jawa.
Sederhananya begini, 58% itu, tidak mungkin bisa dikuasai oleh satu pihak, jika adalah 18 parpol peserta pemilu misalnya, maka angka 58% itu di perebutkan sebanyak 18 pihak. Ada 42% yang juga harus di garap ke 18 pihak. Maka ketika semua hal tidak kita negasikan, minimal perebutan 58% Jawa dan 42% luar Jawa akan menghasilkan nilai yang cukup untuk merebut kemenangan, paling banter lolos PT 4%.
3. Dalam kaidah Aidit, sebagaimana yang diungkapkannya di rapat PKI malam itu, kesalahan dirinya justru terjebak pada lubang yang sama dengan PRRI Permesta saat contoh itu disebutnya.
Aidit berucap bahwa PRRI gagal karena lupa menarik Jawa dan hanya menguasai luar Jawa, sehingga dia bilang dengan menarik Jawa maka daerah yang lain akan kita kuasai, itu justru kesalahan yang sama dengan PRRI, menegasikan sesuatu, dan lupa bahwa tiap daerah berbeda kultur dan konten yang mengikatnya.
Jika hadir malam itu, sebagaimana Nyoto yang melakukan interupsi, saya pun akan melakukan interupsi lalu mengatakan pada Aidit bahwa "Semua Pulau adalah Kunci, bergerak strategis dan presisi adalah jalan praktis untuk menguasai Indonesia, menemukan konten signifikan yang mengikat rakyat Indonesia adalah jalan pintas tanpa perlu melakukan pembunuhan kepada Dewan Jenderal."
4. Inilah yang sering di notice seorang teman saat kami berdiskusi, bahwa forecast yang tidak presisi bisa mengakibatkan kesalahan fatal, dan itu banyak dilakukan oleh politisi-politisi di Indonesia.
Bayangkan jika saat itu, Aidit memerintahkan exco-exco PKI di daerah seluruh Indonesia untuk bergerakan masif, terstruktur, dan presisi, menangkap seluruh realitas dan menemukan konten spesifik lagi signifikan yang bisa menghasilkan gelombang bagi kemenangan PKI di Indonesia tanpa perlu menumpahkan darah, saya membayangkan mungkin dia akan melenggang menggantikan Soekarno sebagai Presiden dan tidak berujung kematian.
5. Pelajaran praktis bagi politisi atau parpol yang ingin bekerja strategis dalam waktu yang relatif singkat sebagaimana timeline pemilu 2024 ; 8 bulan.
Maka yang perlu dilakukan adalah bekerja dengan cara-cara yang strategis tanpa perlu menegasikan banyak hal. Semua hal penting, tinggal bagaimana yang penting itu di kelola secara cerdas untuk menjadi alat kemenangan.
Tangkap semua realitas, lalu kelola, riset, cari, pahami, kosongkan diri, untuk mencapai satu titik dimana semua orang terkoneksi dengan hal tersebut, maka Insyaa Allah, jangankan PT 4%, menang besar 20% pun adalah mungkin lagi memungkinkan.
Komentar
Posting Komentar